Toolkit


Prinsip Satu Data

Pengantar

Satu Data Indonesia adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data. 

Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat)prinsip dasar yaitu: 

  • Satu Standar Data; 
  • Satu Metadata Baku; 
  • Interoperabilitas Data; 
  • Referensi Data. 

Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya penuh untuk melakukan pembenahan tata kelola data di pemerintah. Satu Data Indonesia menerapkan prinsip data terbuka  dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah dibagipakaikan dan dibaca oleh sistem elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan.

Satu Standar Data

  1. Definisi, Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi. Satu Standar Data adalah Standar Data yang memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
  2. Isu kunci terkait Satu Standar Data, Di bawah ini adalah kondisi data pembangunan yang mendasari kebutuhan standardisasi terhadap data pemerintah
    • Rendahnya integritas data yang dirilis oleh pemerintah akibat tidak diterapkannya Standar Data.
    • Kebutuhan data yang terstandar dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi, untuk meningkatkan akurasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
    • Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah.
  3. Dampak Positif penerapan Satu Standar Data, Berikut di bawah ini adalah perbaikan yang dimungkinkan dengan penerapan Satu Standar Data.
    • Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi. 
    • Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data dengan Walidata dan Produsen data di  setiap Instansi Pemerintah.
    • Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data. 

Satu Metadata Baku

  1. Definisi, Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Satu Metadata Baku adalah metadata yang memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
  2. Isu kunci terkait Satu Metadata Baku, Berikut dibawah ini adalah kondisi data pembangunan yang mendasari kebutuhan penetapan format baku terhadap metadata untuk data pemerintah
    • Rendahnya kepercayaan terhadap dataset yang dirilis oleh pemerintah akibat tidak tersedianya metadata yang melekat  dalam dataset tersebut. 
    • Struktur dan format metadata belum memiliki format yang  dibakukan dan penyampaian metadata belum dijalankan sepenuhnya, sehingga menyulitkan pengguna data untuk mengetahui keterangan metodologis, riwayat data, bagaimana data tersebut dihasilkan dan siapa Produsen Data yang bertanggung jawab atas data tersebut. 
    • Tidak melekatnya metadata mengakibatkan sulitnya pencarian sebuah dataset dalam sebuah portal data.
  3. Dampak Positif penerapan satu metadata, Berikut di bawah ini adalah perbaikan yang dimungkinkan dengan penetapan metadata yang memenuhi format yang baku.
    • Dengan tersedianya metadata yang memenuhi format yang baku, pengguna data dapat mengetahui informasi terstruktur mengenai aspek  penting dari informasi tentang data, seperti klasifikasi, metodologi, dan proses pengambilan data. 
    • Metadata dengan format yang dibakukan memudahkan penggabungan data tematik yang sama tetapi berada di dan dikelola oleh berbagai Walidata menjadi lebih mudah, sinkron dan konsisten.
    • Metadata dengan format yang dibakukan memudahkan penelusuran serta pembukaan data pemerintah yang mudah dibaca oleh perangkat komputasi.

Interoperabilitas Data

  1. Definisi, Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
  2. Isu kunci terkait Interoperabilitas Data, Berikut di bawah ini adalah kondisi data pembangunan yang mendasari kebutuhan kemampuan interoperabilitas terhadap data yang dimiliki oleh pemerintah
    • Kebutuhan data lintas sektoral yang dapat dibagipakaikan tanpa hambatan, dari dan antar intansi pemerintah. 
    • Penyertaan data sebagai salah satu sumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di instansi pemerintah, yang mensyaratkan pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) menciptakan hambatan sebelum data dapat dibagipakaikan dari dan antar instansi pemerintah. 
    • Format data yang dirilis oleh pemerintah adalah data dengan format yang tidak mudah untuk dibagipakaikan dan digunakan kembali oleh pengguna maupun perangkat komputasi. 
    • Perlunya portal data untuk pengelolaan data di internal instansi pemerintah.
  3. Dampak Positif penerapan Interoperabilitas Data, Di bawah ini adalah perbaikan yang dimungkinkan dengan Interoperabilitas Data.
    • Tersedianya akses data lintas sektoral yang dapat dibagipakaikan dari dan antar instansi pemerintah, bebas hambatan, tidak dipungut biaya dan tanpa pembuatan MoU. 
    • Penerapan format data terbuka, memungkinkan data yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah mudah untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Spektrum Data

Spektrum data merupakan alat bantu untuk menentukan sifat keterbukaan data apakah data tersebut bersifat tertutup, terbatas, atau terbuka. Hal ini bertujuan untuk menempatkan data sesuai dengan tingkat keterbukaannya sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran Walidata di setiap Instansi Pemerintah untuk menyebarluaskan data. Dengan adanya pemahaman mengenai spektrum data, uji klasifikasi oleh Komisi Informasi, dan perlindungan data pribadi, masing-masing Walidata di Instansi Pemerintah dapat menguji konsekuensi yang mungkin terjadi sehingga dapat menghindari dampak negatif penyalahgunaan data yang akan disebarluaskan. Penempatan data pada spektrum yang tepat akan memberikan manfaat yang lebih besar dan menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan publikasi data, terdapat data-data yang perlu dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, perlu dipahami kriteria data yang dapat dirilis secara terbuka atau data yang dikecualikan atau terbatas dalam mengaksesnya. Kriteria data dan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan  ketentuan tersebut, informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat:

  1. Menghambat proses penegakan hukum;
  2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
  9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Uji Konsekuensi

Lebih lanjut mengenai klasifikasi data dan informasi pemerintah, Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik telah mengatur prosedur pengujian konsekuensi data dan informasi yang dibuka atau dikecualikan. Hal ini bertujuan untuk menimbang dengan seksama resiko atau konsekuensi yang mungkin timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Tata cara yang ditentukan oleh Komisi Informasi adalah dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pejabat yang melakukan pengujian data melalui persetujuan Pimpinan Badan Publik. Informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi, ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi yang paling sedikit memuat tentang jenis, identitas pejabat PPID yang menetapkan, badan publik (termasuk unit kerja/organisasi perangkat daerah yang menetapkan) dan jangka waktu pengecualian.

Perlindungan Data Pribadi

Tahapan awal penyelenggaraan data sampai dengan data tersebut akan dimusnahkan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik telah mengatur dan menentukan asas-asas Perlindungan Data Pribadi. Dalam ketentuan tersebut, asas perlindungan data pribadi meliputi perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam hal ini, Instansi Pemerintah merupakan penyelenggara sistem elektronik yang wajib melindungi kerahasiaan data pribadi dan harus melakukan sertifikasi sistem elektronik sebagai upaya pencegahan terhadap kegagalan perlindungan data pribadi yang dikelola.

Referensi Data

  1. Definisi, Referensi Data dalam konteks Satu Data Indonesia merujuk pada penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data di masing-masing Instansi Pemerintah.
  2. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
  3. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, data induk lainnya.
  4. Isu kunci terkait Referensi Data, Berikut di bawah ini adalah kondisi penyelenggaraan data pembangunan yang mendasari kebutuhan Referensi Data:
    • Referensi data yang dirilis oleh pemerintah dihasilkan oleh beberapa lembaga yang berakibat terjadinya multi-standar penggunaan referensi data dalam penyelenggaraan data pemerintah.
    • Tidak terjadinya mekanisme sinkronisasi pada dataset multisektoral yang diselenggarakan oleh dua atau lebih lembaga  yang saling beririsan akibat tidak adanya referensi data tunggal yang lazim dipakai untuk menyelaraskan dua database.
  5. Dampak Positif penerapan Referensi Data, Di bawah ini adalah perbaikan yang dimungkinkan dengan Interoperabilitas Data.
    • Menghindari terjadinya multistandar penetapan kode referensi pada data.
    • Penggunaan kode referensi tunggal memungkinkan terjadinya sinkronisasi dataset multi sektoral yang diselenggarakan oleh dua atau lebih lembaga  yang saling beririsan.